Agama dan Politik Global

Runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an menandai hancurnya blok komunis dan berakhirnya era perang dingin. Dari konteks wacana-wacana besar tentang ideologi, komunis sudah dianggap tidak lagi relevan.      

Francis Fukuyama menyebut fenomena "the end of history", yaitu fenomena pengerucutan pada ideologi kapitalisme dan liberalisme. Kemudian menggelembunglah wacana globalisasi, seolah sebagai kelanjutan atau konsekuensi semata dari kegemilangan kapitalisme dan liberalisme.           

Namun, di abad ke-21 ini, dengan intensitas yang berbeda dengan abad ke-20, faktor agama mulai marak diperhitungkan kembali dalam khazanah politik global. Laporan khusus majalah The Economist (edisi 3-9 November 2007) misalnya, mencoba menggarisbawahi "kesimpulan" tersebut.          

Faktor agama tidak dapat dipandang lagi sebelah mata. The Economist mencatat beberapa gejala yang mencuat untuk memperkuat argumentasinya: kebangkitan partai Islam di republik sekuler Turki hingga kekuatan nasionalis Hindu dalam pemilu India yang akan datang.   

Terdapat pula kecenderungan bahwa China mungkin saja menjadi negara Kristen terbesar sedunia, tetapi mungkin pula berpenduduk Islam terbesar pula. Boleh jadi, hari-hari ini kita tengah berada dalam proses kebangkitan agama-agama di pentas politik global. Sebagaimana sudah diramalkan Samuel P Huntington, Islam akan tampil sebagai faktor dominan di dalam "mengimbangi" wacana ideologi Barat, sepeninggal komunisme. 

Islam yang dimaksud ialah "Islam radikal" atau "fundamentalis" yang mengangkat senjata melawan "musuh-musuhnya". Mereka dianggap memusuhi Barat. Julukan mereka tambah lengkap setelah peristiwa 9/11, sebuah serangan ke New York dan Washington yang menghebohkan itu: "Islam teroris". Perang melawan teroris yang dicanangkan Amerika Serikat (AS) dan diamini oleh para sekutunya, karenanya menjadi identik dengan perang melawan kelompok Islam radikal dan fundamentalis ini. 

Sumber Malapetaka?           

Yang menjadi persoalan, seolah agama merupakan sumber konflik, bukan sumber kedamaian. Mungkin benar ujaran Goenawan Mohammad bahwa masa yang kita alami sekarang adalah masa "ketika Tuhan tak bisa ditolak dan agama bertambah penting dalam hidup orang banyak, memberi kekuatan, menerangi jalan, tetapi juga membingungkan dan menakutkan".   

Yang membuat agama begitu, tentu para pelaku-pelakunya. Agama sendiri kerap dimultitafsirkan oleh para pengikutnya, dan hadirlah ragam mazhab dan keyakinan. Konflik kerap hadir di tengah internal agama itu sendiri, tak jarang juga menumpahkan darah. Konflik aliran Sunni dan Syiah di Irak pasca-tumbangnya Saddam Hussein merupakan salah satu contohnya.       

Hal yang menjadi penyebab biasanya lebih banyak faktor politik. Politisasi agama rawan konflik, memang. Dalam konteks antaragama, konflik juga potensial, tetapi biasanya dialog antarmereka akan lebih digalakkan apabila muncul masalah.   

Yang menjadi kegelisahan para agamawan justru politisasi agama yang mampu menyebabkan konflik identitas (agama). Kaum agamawanlah biasanya yang disibukkan dengan konflik-konflik identitas. Padahal lebih sering sesungguhnya konflik politik, bukan konflik agama.Tetapi, harus diakui posisi dan peran mereka semakin penting di tengah-tengah konstelasi politik global di abad ke-21 ini.



             

Islam dan Barat          

Beberapa pertanyaan mengemuka kini: apakah Islam kompatibel dengan Barat? Sementara ini terdapat tiga kelompok utama berdasarkan jawaban atas pertanyaan tersebut: ya, bisa ya bisa tidak, dan tidak. Fenomena Turki biasanya menjadi bahan cermatan. Turki adalah negara sekuler, tetapi kini tengah dikendalikan oleh kelompok Islam (moderat). 

AKP, partai yang berkuasa, memang resminya bukan partai Islam, tetapi aktivis-aktivis yang menggerakkannya dikenal sebagai aktivis-aktivis Islam. Turki adalah model negara yang bisa jadi mampu menjawab pertanyaan apakah Islam kompatibel dengan Barat. Hubungannya dengan demokrasi, banyak kalangan yang sudah tak mempersoalkan lagi. 

Banyak negara-negara muslim yang demokratis sekarang. Indonesia, misalnya, segera mendapat predikat sebagai negara berpenduduk muslim demokrat terbesar sedunia setelah pemilu bebas terselenggara pasca-Orde Baru. Islam kompatibel dengan demokrasi. Justru kecenderungan yang ada menunjukkan, kelompok-kelompok Islam pun kian merasa diuntungkan dengan sistem tersebut.  

Dalam beberapa kasus, mereka memperoleh kemenangan yang telak, seperti fenomena kemenangan AKP di Turki itu. Agama sebagai faktor politik, di AS pun kian memperoleh sorotan, dengan dominannya pengaruh kelompok Kristen Evangelis dan kalangan Neo-Konservatif atas hadir dan "langgengnya" kekuasaan Goerge W Bush. 

Kelompok fundamentalis tentu tidak dapat semata dicapkan kepada kelompok Islam tertentu, tetapi juga Kristen, Yahudi, Hindu, atau yang lain. Istilah "jihadis" pun agaknya juga sudah berkembang, tidak hanya merujuk pada kelompok Islam radikal, tetapi juga agama-agama lain. Para intelektual di Barat pun kian banyak mengadopsi istilah-istilah sedemikian. 

Tetapi, setidaknya ada dua perspektif dalam memandang Islam sebagai fenomena penting dalam politik global. Pertama, seperti yang disampaikan oleh Philip H Gordon dalam Winning the Right War: The Path to Security for America and the Wolrd (2007).

Penasihat Barack Obama dari Partai Demokrat ini lebih "positif" dalam melihat fenomena Islam masa kini. Bukunya lebih menyarankan pendekatan diplomasi dan saling pengertian untuk "memenangkan semua pihak", ketimbang perang. Catat Gordon, ekstremisme Islam, seperti komunisme, akan kolaps bukan oleh militer, tetapi oleh kegagalannya menampung keinginan-keinginan rakyatnya sendiri.  

Kedua, Norman Podhoretz dalam World War IV: The Long Struggle Against Islamofascism (2007) secara provokatif memberikan pembenaran-pembenaran atas serangan AS ke Irak dan mendorong penyelesaian masalah dengan pendekatan militer atas negara-negara yang dikategorikannya sebagai "Islamofascism".        

Podhoretz adalah intelektual penyokong Neo-Konservatif dan penasihat Rudolph Giuliani dari Partai Republik. Persoalan pendekatan, tampak menjadi amat penting dalam konteks politik global: bagaimana agama (Islam) dipandang sebagai faktor dominan pasca-Perang Dingin. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Sunni, hendaknya lebih berhati-hati dalam merespons dinamika antarbangsa, di satu sisi harus logis-rasional, di sisi lain tidak melukai solidaritas antarnegara Islam.        

Kasus penolakan pengembangan energi nuklir Iran oleh Indonesia di forum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), misalnya, bagaimanapun merupakan pelajaran berharga. Mampu tidaknya Indonesia memainkan peran dan pengaruhnya di negara-negara muslim dan dunia internasional kelak akan tergantung pada konsisten tidaknya pada haluan politik yang bebas aktif. Wallahua'lam. (*) 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KULTUM SINGKAT

SOAL BAHASA ARAB KLS V MI